Mahasiswa Multi Etnis Tolak Cagub Anti Damai

Oleh: Stefanus Akim

Praktik-praktik kekerasan, budaya kekerasan dalam masyarakat adalah buah dari pikiran manusia. Karena itulah, untuk menghentikan kekerasan harus diciptakan praktik, tradisi dan budaya anti kekerasan atau budaya damai dalam pikiran setiap manusia.

Direktur Aliansi Organisasi Non Pemerintah untuk Perdamaian dan Rekonsiliasi (ANPRI), Edi V. Petebang, mengatakan, praktik kekerasan inilah yang hingga kini menjadi salah satu sebab kehancuran kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, termasuk di Kalimantan Barat, terutama pada masa lalu. “Kita ingat, belasan kali terjadi konflik sosial antar komunitas etnis di Kalbar, serta masih banyaknya praktik kekerasan yang dilakukan aparat dalam menyelesaikan sengketa antara berbagai perusahaan dengan masyarakat sekitarnya,” kata dia.

Menurut anggota Komnas HAM Kalbar ini, kita patut bersyukur, dalam konteks Pilgub 2007 di Kalbar, praktik kekerasan secara fisik memang tidak banyak terjadi hingga hari ini (5/11). Namun kekerasan dalam bentuk teror dan intimidasi sudah banyak ditemukan.

Menyadari bahwa praktik kekerasan hanya menghasilkan kehancuran bagi semua pihak itu lah membuat sejumlah mahasiswa yang berasal dari berbagai etnis yang ada di Kalbar menyatakan sikap menolak para kandidat yang mempraktekkan cara-cara kekerasan dalam memenangkan Pilgub 2007 di Kalbar.

Bukan hanya kandidat yang mempraktekkan kekerasan saat Pilgub 2007, tetapi para kandidat yang pada masa lalu nya jelas-jelas menggunakan cara-cara kekerasan.
“Kami akan memilih cagub yang sudah secara nyata berbuat dan terus memperjuangkan kedamaian dan rekonsiliasi serta mengangkat harkat dan martabat rakyat kebanyakan,” bunyi salah satu pasal dalam pernyataan tersebut.

Para mahasiswa juga mendesak agar aparat keamanan tegas dalam menindak para pelaku tindak kekerasan selama Pilgub. Aparat keamanan harus mempunyai sensitivitas yang tinggi menyangkut tindak kekerasan yang bernuansa SARA. Dalam banyak kasus, konflik antar etnis meluas karena aparat keamanan tidak mempunyai sensitivitas yang tinggi terhadap konflik
bernuansa SARA.

Edi mengatakan, kesepakatan tersebut dihasilkan setelah melalui pergumulan diskusi, sharing pengalaman dalam pendidikan perdamaian dan rekonsiliasi mahasiswa multi-etnis yang dilaksanakan di LPMP, Tanjunghulu, Pontianak (2-4/11). Pendidikan perdamaian ini diikuti 45 orang mahasiswa dari etnis Dayak, Tionghoa, Melayu, Madura, Bugis, Minang, Jawa, Sunda, Batak, Manado, NTT.

Mereka berasal dari berbagai perguruan tinggi di Pontianak, antara lain Universitas Tanjung Pura, Widya Dharma, STAIN, STIEP, STIE, AKUB, STAK-AW dan UPBJJ-UT. Pendidikan perdamaian tersebut difasilitasi oleh Aliansi Organisasi Non Pemerintah untuk Perdamaian dan Rekonsiliasi (ANPRI).

Menurut Subro, Ketua Panitia dari ANPRI, pendidikan perdamaian ini akan dilakukan terus. “Mahasiswa adalah pilar penting dalam proses menuju kehidupan yang lebih damai, aman, adil dan bermartabat. Karena itulah potensi yang dimiliki mahasiswa tersebut harus terus diberdayakan,” paparnya.

Subro berharap proses pembangunan perdamaian dan rekonsiliasi menjadi prioritas Gubernur Kalbar yang kelak terpilih.

Semua pihak, terutama para kandidat gubernur dan wakil gubernur, harus menjadikan Pilgub 2007 ini sebagai momen menunjukkan bahwa rakyat Kalbar cinta damai dan menolak calon-calon pemimpin yang cinta kekerasan. Kinilah saatnya kita memilih calon gubernur/wakil gubernur yang mengedepankan cara-cara damai dan sebaliknya, tidak memilih calon gubernur/wakil gubernur yang menggunakan cara-cara kekerasan seperti membakar, memblokir jalan, mengintimidasi, menghasut. Tolak calon gubernur/wakil yang memakai jargon-jargon kekerasan seperti: sikat, hantam, bantai, rusuh, kita harus menjadi raja. Raja identik dengan diktator, kekerasan.
“Inilah saatnya kita mewariskan kedamaian kepada anak cucu kita.

Para Tim Sukses dan pendukung cagub memegang peranan penting dalam menciptakan Pilgub damai. Tindak tanduk anggota tim sukses dan simpatisan para cagub sangat menentukan perilaku warga. Jika cara-cara kekerasan yang dikedepankan, maka banyak akyat akan terpancing. Disinilah aparat harus bertindak tegas! Jangan memberi kesempatan sedikit pun kepada massa untuk melakukan tindak kekerasan,” kata Subro.□