Percepat Pelaksana Tugas Bupati Kubu Raya

Oleh: Stefanus Akim

Hiruk-pikuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat hampir selesai. Di sisi lain masih banyak persoalan pemerintahan yang menunggu untuk diselesaikan oleh pemerintah provinsi, salah satunya penjabat Pelaksana Tugas Bupati Kubu Raya yang hingga kini belum ditetapkan.

Sugeng Isriyadi SH, salah seorang tokoh masyarakat dari Kecamatan Terentang Kubu Raya, menyarankan agar gubernur H Usman Ja’far segera mengusulkan ke pemerintah pusat untuk menetapkan Plt Bupati. “Gubernur harus segera menyusul usulan beberapa nama yang sudah diajukan ke Depdagri. Jangan ditunda, sebab jika berlarut-larut banyak persoalan yang nantinya menumpuk,” kata Sugeng yang juga anggota DPRD Kabupaten Pontianak.

Sementara Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Pontianak, Mustafa MS S.Ag, mengatakan, jika Plt sudah ditetapkan maka bisa segera menyiapkan nomen klatur pemerintahan. Termasuk menyiapkan perangkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyambut pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2008.

Di sisi lain partai politik juga bisa segera mempersiapkan pengganti antar waktu (PAW) kader partai yang memiliki hak. ”Penetapan Plt ini sudah ditunggu-tunggu masyarakat Kubu Raya,” ujar salah seorang presidium Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Pontianak ini.

Di kesempatan yang sama Ketua DPRD Kabupaten Pontianak H Rahmad Satria SH MH, mengungkapkan, saat ini bola panas tersebut berada di tangan gubernur. Eksekutif, legislatif dan masyarakat di Kabupaten Pontianak sudah mengawal dan mengantarkannya. Kini tinggal menunggu tindakan proaktif dari gubernur dan jajarannya.

Salah seorang tokoh masyarakat asal Desa Jawa Tengah, Kecamatan Sungai Ambawang H. Soetedjo BA yang juga Koordinator Daerah DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak melihat, penetapan Plt secepat mungkin penting untuk sebuah daerah baru. Sebab, banyak yang harus dibuat. Bukan hanya perangkat struktur organisasi pemerintahan daerah (SOPD) namun segala struktur yang terkait dengan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan.□

[ read the rest of this entry » ]

Monday, November 19, 2007 |

Politisi yang Akrab dengan Dunia Virtual

Oleh: Stefanus Akim

Tangan kanan Rahmad Satria dengan cekatan memainkan mouse dari sebuah komputer jinjing pribadi miliknya. Sementara Wajahnya tak berpaling dari laptop mungil ukuran 8 inch. Rupanya ia sedang login di sebuah situs berita terbitan ibu kota.

”Saya sedang mencari beberapa undang-undang, peraturan pemerintah dan instruksi presiden terkait investasi dan tata ruang,” kata Rahmad kepada saya di sebuah café di bilangan GOR Pangsuma Pontianak.

Politisi Partai Golkar Kabupaten Pontianak yang juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini mengaku sejak lama menekuni dunia virtual. Jika sudah berselancar ke dunia maya maka ia bisa berjam-jam di depan komputer.

Alasan Rahmad sederhana, semua informasi tersedia di internet. Mulai dari undang-undang, persoalan politik, news dan yang sedang trend saat ini citizen journalism (jurnalisme warga negara). Tak seperti pejabat yang biasanya meminta orang lain mengurus situs pribadinya, Rahmad mengelola sendiri. Kecuali jika ada bahasa-bahasa Hyper Text Markup Language (HTML) yang sulit atau vitur-vitur yang agak sulit. Jika kesulitan ia meminta tolong beberapa temannya. ”Ini lah untungnya punya banyak teman,” ia berujar.

Rahmad memiliki blog pribadi di http://rahmadsatria.blogspot.com. September lalu ia meluncurkan blognya dan menjadi media tempat ia mengumpulkan opini, komentar atau artikel baik yang sudah dipubikasikan di media maupun koleksi pribadi. Sejak diluncurkan banyak sekali aspirasi yang masuk, mulai persoalan APBD hingga usulan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pontianak. Termasuk usulan dari beberapa kalangan yang menginginkan ia maju mencalonkan diri sebagai Bupati Pontianak.

”Saya merasakan banyak manfaat dengan membuat situs pribadi ini. mulai dari bahan bacaan yang tersedia gratis hingga aspirasi masyarakat. Awalnya coba-coba ikut membuat bblog, sebab sekarang banyak orang membuat situs pribadi. Dari orang biasa hingga politisi, dari mahasiswa hingga menteri dan presiden,” lanjutnya.

Hanya saja Rahmad masih mengeluhkan untuk mengakses internet di Mempawah dan sekitarnya yang masih rada-rada sulit. Jika pun ada harus merogoh kocek agak dalam. ”Tapi demi menambah wawasan saya pikir tak apa lah. Sebab beberapa media nasional seperti, Kompas, Tempo, Gatra dan sebagainya bisa saya akses dengan mudah. Bayangkan berapa besar uang yang harus saya keluarkan jika berlangganan semua media itu. Kalau dengan internet tidak terlalu besar,” papar dia.

Rahmad yakin, di era virtual seperti sekarang ini, siapa yang menguasai teknologi informasi dia lah yang menguasai dunia. Hal tersebut disadari sepenuhnya oleh dia. “Silakan saja kunjungi situs saya. Silakan berikan tanggapan, komentar, bahkan kritik sekalipun. Semuanya demi perbaikan Kabupaten Pontianak dan mengawasi jalannya pemerintahan,” ujarnya serius.*

*Edisi Cetak Borneo Tribune 19 November 2007

[ read the rest of this entry » ]

Sunday, November 18, 2007 |

Menguak Pola KKN Soeharto dan Habibie

Oleh: Stefanus Akim

Kamis, 21 Mei 1998 mata dunia tertuju ke Jakarta. Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun menyerahkan estafet kepemimpinannya kepada Prof Dr Ing Burhanuddin Jusuf Habibie. Angin kencang reformasi berembus dari Senayan hingga ke pelosok negeri. Perubahan politik dan kepemimpinan itu apakah membuat pratek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) selama ini ikut berhenti?

George Junus Aditjontro melihat pemerintah Habibie hanyalah kelanjutan dari pemerintahan Soeharto. Ia menilai kedua pemimpin bangsa itu memikul tanggungjawab besar terhadap krisis moneter yang berakar pada krisis kedaulatan rakyat. Mereka adalah orang pertama yang secara moral harus mengencangkan ikat pinggang dan mengembalikan sebagian besar kekayaannya, agar rakyat bisa makan dan menghirup udara kebebasan kembali.

Seperti umumnya karya-karya George Junus Aditjontro, buku ini pun disertai dengan data-data yang membuat kita tercengang. Terdapat juga beberapa rujukan literatur baik dalam maupun luar negeri. Sesungguhnya sebuah karya investigasi yang ditulis dengan apik.

Aditjondro melakukan investigasi terhadap harta kekayaan kedua pejabat baik yang dikelola yayasan maupun perusahaan-perusahaan berikut milik kroni-kroninya. Ia mengakui kesulitan melacak kekayaan semua yayasan itu karena tumpang-tindihnya kekayaan keluarga Soeharto dengan kekayaan sejumlah keluarga bisnis yang lain, misalnya tiga keluarga Liem Sioe Liong, keluarga Eka Tjipta Widjaya, dan keluarga Bob Hasan.

Ternyata keluarga Soeharto tak hanya senang menggunakan pengusaha-pengusaha keturunan Cina sebagai operator bisnisnya. Sebab bisnis keluarga Soeharto juga sangat tumpang tindih dengan bisnis dua keluarga keturunan Arab, yakni Bakrie dan Habibie.

Harta kekayaan keluarga Soeharto bertumpang-tindih dengan kekayaan keluarga Habibie, yang berkongsi dengan Tommy dan Bambang dalam berbagai bisnis mereka di Pulau Batam, termasuk ekspor babi hidup ke Singapura dan dengan Tutut dalam bisnis telekomunikasi dan pemetaan udara.

Yayasan adalah salah satu mesin uang bagi Soeharto dan konco-konconya. Aditjondro mengelompokkannya menjadi enam kelompok yayasan. Pada bagian pertama berupa yayasan-yayasan yang diketuai Soeharto sendiri. Kedua, yayasan-yayasan yang diketuai Nyonya Tien Soeharto di masa hidupnya.
Ketiga, yayasan-yayasan yang diketuai Soeharto secara tidak langsung lewat Habibie dan Bob Hasan. Keempat, yayasan-yayasan yang diketuai para anak dan menantu Soeharto.
Kelima, yayasan-yayasan yang diketuai atau dikelola para besan Soeharto beserta anak serta sanak-saudara mereka. Dan keenam, yayasan-yayasan yang diketuai atau dikelola sanak-saudara Soeharto dan Nyonya Tien Soeharto dari kampung halaman mereka di Yogyakarta dan Surakarta.

Terkadang karya-karya sosial yang sekilas nampak tak ada cela diluarnya namun memiliki maksud lain di belakang. Misalnya keinginan Tutut untuk mendirikan satu perguruan tinggi di Timor Leste. Namun di balik semuanya ada keinginan untuk mendapatkan tenaga kerja berpendidikan tinggi. Rencana itu juga berbau politis: perguruan tinggi swasta yang sudah ada, Untim, sudah berkembang menjadi basis perlawanan pemuda-pemudi Maubere terhadap pendudukan Indonesia, menyusul adik-adik mereka di SLTA. Berarti, setelah gagal menggemboskan perlawanan para siswa SLTA, Tutut kini berusaha merambah ke benak para lulusan SLTA.

Siapa George Junus Aditjondro. Ia dilahirkan pada 27 Mei 1946 di Pekalongan, Jawa Tengah adalah seorang sosiolog asal Indonesia. Sekitar tahun 1994 dan 1995 Aditjondro menjadi dikenal luas sebagai pengkritik pemerintahan Soeharto mengenai kasus korupsi dan Timor Timur. Karena kritik-kritik kerasnya lah ia harus meninggalkan Indonesia ke Australia dari tahun 1995 hingga 2002 dan dicekal oleh rezim Soeharto pada Maret 1998. Di Australia, Aditjondro menjadi pengajar Sosiologi di Universitas Newcastle. Sebelumnya saat di Indonesia ia juga mengajar di Universitas Kristen Satya Wacana. Saat hendak menghadiri sebuah workshop di Thailand pada November 2006, ia dicekal pihak imigrasi Thailand yang ternyata masih menggunakan surat cekal yang dikeluarkan Soeharto pada tahun 1998.

Memang jika dilihat sekilas cover buku ini kurang menarik. Pucat. Dicetak dengan kertas koran warna kecokelatan usang pula. Saya tak sengaja mendapatkannya di rak buku loak (bekas) di deretan toko souvenir, buku dan koran di jalan Patimurra dua tahun lalu. Harganya hanya Rp2.500. Hem…sebuah buku menarik untuk dibaca. Meskipun usianya tak muda lagi dan susah didapatkan di toko-toko buku.□

Data Buku:
Judul Buku : Dari Soeharto ke Habibie; Guru Kencing Berdiri Murid Kencing Berlari
Pengarang : Dr. George Junus Aditjontro
Penerbit : MIK-Pijar Indonesia
Cetakan : Kedua Oktober 1998
Halaman : xii + 160, soft cover
Presensi : Stefanus Akim

[ read the rest of this entry » ]

Saturday, November 17, 2007 |

Bagaimana Hak Pilih Mahasiswa asal Daerah

Oleh: Stefanus Akim

Dialog ‘Mengawal Pilkada Damai’ kemarin siang di rektorat Universitas Tanjungpura, Pontianak berjalan cerdas dan penuh dinamika. Panitia menghadirkan panelis yang terdiri dari Andreas Acui Simanjaya (tokoh masyarakat), Chairil Efendy (Rektor Untan), Nazirin (anggota KPU) dan Nur Iskandar (Pemred Borneo Tribune) serta moderator Zulfidar Zaidar Mochtar.

Sejumlah persoalan mengemuka dan dibedah habis oleh panelis dan peserta. Di jajaran peserta di antaranya hadir Direktur Aliansi Organisasi Non Pemerintah untuk Perdamaian dan Rekonsiliasi (ANPRI), Edy V Petebang, Kabag Humas Polda Kalbar AKBP Drs Suhadi SW M.Si, aktivis NGO, mahasiswa, pengurus BEM, dan sejumlah tokoh pemuda dan agama, serta akademisi.

”Bagaimana hak pilih mahasiswa asal daerah yang kini ada di Kota Pontianak. Jumlahnya mungkin ada 15 ribu, bayangkan Untan saja tercatat 11 ribu, belum lagi STKIP, STIE, Muhammadiyah dan sebagainya. Mereka sebagian besar berasal dari luar Pontianak,” tanya Agus Setiadi menggelegar dari pengeras suara yang dipegangnya.

Agus Setiadi adalah mahasiswa Universitas Tanjungpura tingkat akhir asal Kabupaten Pontianak. Ia aktif di sejumlah organisasi kemahasiswaan termasuk pers kampus. Pertanyaan Agus beralasan, sebab hanya karena urusan pilkada tak mungkin semua mahasiswa itu pulang ke daerahnya masing-masing. Apalagi jika dihitung untuk pulang ke daerah membutuhkan uang yang cukup besar untuk ukuran mahasiswa. “Bagi saya yang sejak awal sudah tak terpikir untuk memilih hal ini mungkin tak masalah. Namun bagi teman-teman yang ingin menyalurkan hak politiknya ini tentu saja masalah dan jumlahnya banyak sekali,” lanjut dia.

Ia minta agar KPU Kalbar mengambil kebijakan yang bisa memudahkan bagi para pemilih mahasiswa untuk menyalurkan aspirasinya. Misalnya dengan cara memperbolehkan memilih di kota Pontianak dan dilakukan pendataan kembali.

Sementara Aris Munandar, koresponden Media Indonesia di Pontianak menyarankan agar identitas pemilih dibuat sesimpel mungkin. Selama ini ada tiga kategori yang disyaratkan, yaitu Kartu Pemilih, Surat Pemberitahuan dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). ”Mengapa tidak simpel dengan hanya menggunakan DPT saja. Sebab dengan demikian maka akan menghemat biaya termasuk untuk biaya cetak kartu pemilih dan surat panggilan,” ujarnya.

Nazirin yang mewakili KPU menegaskan, usaha-usaha untuk memudahkan proses pilkada dengan persentase pemilih tinggi sudah dilakukan sejak awal. Namun ada aturan-aturan serta hal-hak teknis yang tak bisa dilanggar. ”Saya pikir memilih dan dipilih adalah hak, namun salah jika ada yang mempengaruhi untuk tak menggunakan hak pilihnya,” papar mantan aktivis KIPP-Pamali Kalbar.

Edi Petebang lebih menyoroti kerawanan dan kemungkinan konflik saat pemilihan nanti. Apalagi konflik yang sering terjadi di Kalbar terjadi karena hal-hal sepele namun tak terselesaikan. Disarankan mantan Pimpinan Redaksi majalah Kalimantan Review ini agar aparat tegas menyikapi jika ada pelanggaran. Sejumlah titik rawan perlu dijaga aparat keamanan.

”Gunung Seha di Kabupaten Landak saya pikir rawan. Mungkin bisa disiagakan sniper, sebab orang lintangkan saja pohon kayu atau orang gali tanah maka jalur ke timur akan putus,” ujar dia.

Ia menduga potensi konflik itu tetap ada. Namun jika semua pihak siap, termasuk tim kampanye dan calon gubernur atau wakil gubernur maka semua bisa diatasi. ”Waktu saya di Ketapang ada calon gubernur yang bilang, kalau menang kita rusuh,” lanjut dia.

Diskusi di lantai tiga tersebut ditutup pukul 13. Sebagai panitia Borneo Tribune bekerja sama dengan KPU Kalbar, Polda Kalbar, Forum Mediasi dan Universitas Tanjungpura.

”Diskusi cerdas,” kata Agus Setiadi saat berpapasan dengan saya di tangga rektorat.

Sayang meskipun semua media sudah diundang untuk hadir namun hanya segelintir wartawan saja yang hadir. Diantaranya LKBN Antara, Radio Mujahidin, Ruai TV dan Media Indonesia. Padahal jika hadir pasti sangat bermanfaat, setidaknya untuk memerahkan kuping. Sebab cukup banyak pertanyaan cerdas serta kritik pedas dari peserta. Mulai peran media massa dalam kampanye, iklan yang bentuknya sama seperti berita, judul yang bombastis dan sebagainya.□

[ read the rest of this entry » ]

Sunday, November 11, 2007 |

Sawit yang Merusak Penghidupan Masyarakat Dayak Jalai

Oleh: Stefanus Akim

KONSEP pasar bebas yang dikembangkan ’Mafia Berkeley’ imbasnya terasa hingga ke pelosok kampung. Pasar bebas atau kapitalisme diterjemahkan oleh pengambil kebijakan dan pengusaha di antaranya dengan membuka lahan sawit seluas-luasnya. Hutan yang dulu ’supermarket’ bagi warga sekitar kini ’gulung tikar’. Sejauh mata memandang hanya hamparan pohon sawit yang berjejer rapi.

Sejahtera kah masyarakat dengan konsep itu? Secara materi atau uang cash jawabannya mungkin ya. Namun banyak sektor lain yang lebih berharga justru dihancurkan, di antaranya lingkungan bahkan situs-situs budaya nenek moyang. Pohon-pohon besar dan kecil yang selama ini menjadi penahan air dan penghasil oksigen untuk kebutuhan manusia dan hewan dibabat habis. Pohon-pohon tembawang (tanaman kayu keras) juga bertumbangan dihantam chainsaw, digusur traktor.

Saat itu, para Mafia Berkeley, ekonom yang membangun struktur ekonomi rezim Soeharto sejak 1990-an mungkin tak pernah memikirkan akibatnya. Lulusan Universitas Berkeley, Amerika Serikat yang terdiri dari Widjojo Nititsastro, M Sadli, Subroto JB Sumarlin, Suhadi Mangkusuwondo, Adrianus Mooy, Ali Wardhana, Suhadi Mangkusuwondo, Emil Salim, Radius Prawiro dan Saleh Afif, yakin jika ekonomi kapitalisme lah jalan keluarnya.

Budaya dan pranata sosial juga turut berubah secara drastis. Jika sebelumnya masyarakat terbiasa dengan mengambil dari hutan atau menoreh getah, kini harus bekerja di perkebunan sawit. Jika sebelumnya masyarakat tuan di tanah sendiri, kini menjadi kuli di tanah sendiri.

Tanah masyarakat dipatok dan digarap oleh pemilik Hak Guna Usaha (HGU). Pembagian hasil perkebunan pun terasa tak adil, masyarakat yang note bane pemilik lahan hanya mendapat 2,5 Ha dari 10 Ha yang dimiliki, sisanya tentu saja menjadi milik perkebunan sawit.

Akibatnya, konflik antara perusahaan dan masyarakat adat pun terjadi. Misalnya sejak PT Harapan Sawit Lestari (HSL) masuk di kecamatan Manismata khususnya di desa Bariem telah menimbulkan permasalahan (konflik) di dalam masyarakat adat. Konflik itu baik horizontal, antara masyarakat yang mendukung dan yang menolak serta konflik vertikal dengan aparat pemerintah.

Walhi Kalbar mencatat pernah terjadi konflik antara masyarakat adat dengan PT HSL. Tahun 1993-1994 terjadi konflik karena pencemaran air oleh perkebunan sawit. Tahun 2003 juga terjadi banjir yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat adat serta dampak negatif lainnya. Sedangkan tahun 2.000 terjadi intimidasi dan penyitaan senjata api milik masyarakat adat.

Mungkin, karena hasil penelitian, buku ini juga menyajikan banyak sekali data-data perbandingan antara keuntungan secara ekonomi tanaman sawit dan tanaman lain yang akrab dengan masyarakat adat. Seperti padi, kelapa, buah-buahan, karet dan sebagainya.

Buku yang diterbitkan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Eksekutif Daerah Kalimantan Barat ini, mengupas habis keuntungan dan kerugian perkebunan sawit bagi masyarakat Dayak Jalai. Observasi dan penelitian dilakukan di Kecamatan Manismata Kabupaten Bengkayang yang merupakan ’habitat’ masyarakat Dayak Jalai. Kecamatan tersebut meliputi 5 kampung; Beriam, Bagan Kusik, Kelai, Asam Besar, Sungai Bukuh Kiri.

Yohanes RJ – kala itu direktur Walhi Kalbar – bersama teman-temannya, diantaranya: Nur Hidayat, Niko, Shaban Stiawan, Thomas Dalimen serta dibantu masyarakat Nursita, Sahroi dan Ayan melakukan penelitian langsung di lapangan. Penelitian – dan itu juga yang ditulis di buku ini – menitikberatkan kepada ekonomi dan ekologi sumber daya alam yang hilang akibat alih fungsi menjadi perkebunan sawit.

Buku ini menggambarkan kepada kita pengurasan sumber-sumber penghidupan masyarakat adat Dayak Jalai-Ketapang oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, terutama oleh PT Harapan Sawit Lestari. Pola yang diterapkan oleh perusahaan telah menjebak masyarakat ke dalam hutang jangka panjang. Karena dengan pola kemitraan Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) masyarakat yang ingin memperoleh lahannya harus masuk ke dalam struktur koperasi. Setiap masyarakat yang memiliki kebun sawit terus menanggung beban kredit bank dan menjual tandan buah segar (TDS) sawit kepada perusahaan. Kondisi ini menempatkan masyarakat sebagai pekerja atau kuli karena tidak memiliki otoritas untuk menentukan harga dan mengontrol hasil panen sawit. Termasuklah menurunnya kualitas ekologi dan sumber daya alam serta mengubah masyarakat menjadi konsumtif. Ironisnya, perilaku konsumtif ini mendorong masyarakat berutang dan menjual tanah milik mereka yang selama ini menjadi sumber penghasilan.

Di sisi lain, masyarakat mulai sadar atas pemiskinan sistematis itu. Mereka mulai melakukan perjuangan untuk mendapatkan kembali hak-hak atas tanah atau lahan mereka. Satu bukti yang meruntuhkan stigma para ’pejuang’ di tempat lain selama ini. Mereka menilai jika kultur perlawanan di Borneo Barat lemah. Ini kah awal kebangkitan perlawanan itu? Mungkin saja. Dan, sawit lah pemicunya.□

Data Buku:
Judul Buku : Air Mata Manismata
Tim peneliti : Yohanes RJ, dkk
Penerbit : Walhi Kalbar
Cetakan pertama : April 2006
Jumlah halaman : vi + 108;
Ukuran buku : 14,8 x 21 cm
Peresensi : Stefanus Akim


*Edisi Cetak Borneo Tribune 11 November 2007

[ read the rest of this entry » ]

Saturday, November 10, 2007 |

130 Buah Rumah di Desa Pasir Dilanda Banjir

Oleh: Stefanus Akim

Banjir di Desa Pasir bukan hal baru. Hampir setiap tahun saat musim penghujan rumah penduduk setempat dilanda banjir. Pemerintah diminta mencarikan solusi terbaik agar persoalan ini terselesaikan.

Tri Mariana, seorang aktivis LSM perempuan di Mempawah mengatakan, harus ada upaya komprehensif, strategis dan terpola oleh Pemerintah Kabupaten Pontianak dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menanggulangi persoalan ini. Apalagi selama ini banjir seakan sudah menjadi agenda tahunan.
Perlu pemikiran serius dengan kajian akademisi yang mantap agar banjir tersebut bisa terselesaikan dengan baik.

Saat ini ada lima dusun dari tujuh dusun di Desa Pasir yang direndam banjir, meliputi dusun Sebukit Rama, Suap, Parit Amanku, Parit Seribu, dan Cengkodok.

Dikatakan Tri, sejak tiga tahun lalu Pemkab Pontianak berencana membangun saluran besar yang diharapkan dapat mengendalikan banjir. Namun hingga kini upaya tersebut belum tampak. Ia menyarankan, jika tak membangun saluran mungkin ada upaya lain yang lebih baik untuk mengatasi banjir tersebut.

”Persoalan ini harus dipikirkan dan dicarikan jalan keluarnya. Jangan sampai berlarut-larut. Habis banjir, habis cerita,” kata dia

Sementara itu akibat banjir ini, sebanyak 130 buah rumah atau sekitar 120 jiwa dilaporkan mengungsi di tempat yang lebih tinggi, diantaranya di Gunung Tiongkandang dan Sebukit Rama. Warga menggunakan tenda darurat yang disiapkan Pemkab Pontianak.
Banjir kali ini juga mengakibatkan sekitar 128 hektar tanaman padi siap panen puso. Hal yang sama melanda tanaman ubi kayu, kacang panjang, cabe dan lidah buaya. Diperkirakan tanaman yang rusak mencapai 30 hektar.

Banjir juga merendam sekolah, sehingga 470 siswa terpaksa diliburkan sejak Senin (5/11). Sekolah yang terendam banjir meliputi Pondok Pesantren Riadus Solihin, Pondok Pesantren Miftahulum, SDN 14, SDN 18, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrsasah Tsanawiyah Khairul Hikmah.

Bupati Pontianak, Agus Salim bersama staf sudah meninjau lokasi, Rabu (7/11). Ia menyerahkan 33 dus mie instan dan 165 kilogram beras kepada 33 keluarga serta pengobatan gratis. Sementara itu masih ada pengungsi yang belum kebagian.□

*Edisi Cetak B0rneo Tribune 9 November 2007

[ read the rest of this entry » ]

Thursday, November 8, 2007 |

Mahasiswa Multi Etnis Tolak Cagub Anti Damai

Oleh: Stefanus Akim

Praktik-praktik kekerasan, budaya kekerasan dalam masyarakat adalah buah dari pikiran manusia. Karena itulah, untuk menghentikan kekerasan harus diciptakan praktik, tradisi dan budaya anti kekerasan atau budaya damai dalam pikiran setiap manusia.

Direktur Aliansi Organisasi Non Pemerintah untuk Perdamaian dan Rekonsiliasi (ANPRI), Edi V. Petebang, mengatakan, praktik kekerasan inilah yang hingga kini menjadi salah satu sebab kehancuran kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, termasuk di Kalimantan Barat, terutama pada masa lalu. “Kita ingat, belasan kali terjadi konflik sosial antar komunitas etnis di Kalbar, serta masih banyaknya praktik kekerasan yang dilakukan aparat dalam menyelesaikan sengketa antara berbagai perusahaan dengan masyarakat sekitarnya,” kata dia.

Menurut anggota Komnas HAM Kalbar ini, kita patut bersyukur, dalam konteks Pilgub 2007 di Kalbar, praktik kekerasan secara fisik memang tidak banyak terjadi hingga hari ini (5/11). Namun kekerasan dalam bentuk teror dan intimidasi sudah banyak ditemukan.

Menyadari bahwa praktik kekerasan hanya menghasilkan kehancuran bagi semua pihak itu lah membuat sejumlah mahasiswa yang berasal dari berbagai etnis yang ada di Kalbar menyatakan sikap menolak para kandidat yang mempraktekkan cara-cara kekerasan dalam memenangkan Pilgub 2007 di Kalbar.

Bukan hanya kandidat yang mempraktekkan kekerasan saat Pilgub 2007, tetapi para kandidat yang pada masa lalu nya jelas-jelas menggunakan cara-cara kekerasan.
“Kami akan memilih cagub yang sudah secara nyata berbuat dan terus memperjuangkan kedamaian dan rekonsiliasi serta mengangkat harkat dan martabat rakyat kebanyakan,” bunyi salah satu pasal dalam pernyataan tersebut.

Para mahasiswa juga mendesak agar aparat keamanan tegas dalam menindak para pelaku tindak kekerasan selama Pilgub. Aparat keamanan harus mempunyai sensitivitas yang tinggi menyangkut tindak kekerasan yang bernuansa SARA. Dalam banyak kasus, konflik antar etnis meluas karena aparat keamanan tidak mempunyai sensitivitas yang tinggi terhadap konflik
bernuansa SARA.

Edi mengatakan, kesepakatan tersebut dihasilkan setelah melalui pergumulan diskusi, sharing pengalaman dalam pendidikan perdamaian dan rekonsiliasi mahasiswa multi-etnis yang dilaksanakan di LPMP, Tanjunghulu, Pontianak (2-4/11). Pendidikan perdamaian ini diikuti 45 orang mahasiswa dari etnis Dayak, Tionghoa, Melayu, Madura, Bugis, Minang, Jawa, Sunda, Batak, Manado, NTT.

Mereka berasal dari berbagai perguruan tinggi di Pontianak, antara lain Universitas Tanjung Pura, Widya Dharma, STAIN, STIEP, STIE, AKUB, STAK-AW dan UPBJJ-UT. Pendidikan perdamaian tersebut difasilitasi oleh Aliansi Organisasi Non Pemerintah untuk Perdamaian dan Rekonsiliasi (ANPRI).

Menurut Subro, Ketua Panitia dari ANPRI, pendidikan perdamaian ini akan dilakukan terus. “Mahasiswa adalah pilar penting dalam proses menuju kehidupan yang lebih damai, aman, adil dan bermartabat. Karena itulah potensi yang dimiliki mahasiswa tersebut harus terus diberdayakan,” paparnya.

Subro berharap proses pembangunan perdamaian dan rekonsiliasi menjadi prioritas Gubernur Kalbar yang kelak terpilih.

Semua pihak, terutama para kandidat gubernur dan wakil gubernur, harus menjadikan Pilgub 2007 ini sebagai momen menunjukkan bahwa rakyat Kalbar cinta damai dan menolak calon-calon pemimpin yang cinta kekerasan. Kinilah saatnya kita memilih calon gubernur/wakil gubernur yang mengedepankan cara-cara damai dan sebaliknya, tidak memilih calon gubernur/wakil gubernur yang menggunakan cara-cara kekerasan seperti membakar, memblokir jalan, mengintimidasi, menghasut. Tolak calon gubernur/wakil yang memakai jargon-jargon kekerasan seperti: sikat, hantam, bantai, rusuh, kita harus menjadi raja. Raja identik dengan diktator, kekerasan.
“Inilah saatnya kita mewariskan kedamaian kepada anak cucu kita.

Para Tim Sukses dan pendukung cagub memegang peranan penting dalam menciptakan Pilgub damai. Tindak tanduk anggota tim sukses dan simpatisan para cagub sangat menentukan perilaku warga. Jika cara-cara kekerasan yang dikedepankan, maka banyak akyat akan terpancing. Disinilah aparat harus bertindak tegas! Jangan memberi kesempatan sedikit pun kepada massa untuk melakukan tindak kekerasan,” kata Subro.□

[ read the rest of this entry » ]

Monday, November 5, 2007 |

Temukan Potensi Anak dengan Test Psikologi

BELAJAR
Para siswa TK Bruder Melati ini belajar dengan giat di bawah bimbingan guru. Ke depan pendidikan tak hanya mengandalkan cara-cara konvensional, test psikologi menjadi salah satu solusi agar ditemukan potensi diri maupun kekurangan yang terdapat pada anak. FOTO: Stefanus Akim/Borneo Tribune.



Oleh: Stefanus Akim

Untuk mendapatkan gambaran psikologi terhadap anak didiknya, TK Bruder Melati Pontianak akan menggelar test psikologi. Kegiatan yang terselenggara atas kerja sama pihak sekolah, Drs Sutrisno MYR dari Grahita Indonesia Kalbar dan para orang tua siswa. Kegiatan tersebut rencananya akan digelar, Rabu (7/11) di ruang kelas.

Sebelumnya, Sabtu (3/11) Kepala Sekolah, Theresia Dakan bersama Drs Sutrisno MYR mengadakan sosialisasi kepada orang tua siswa. ”Pentingnya dilakukan test psikologi untuk menemukan potensi maupun kekurangan pada anak didik. Sehingga saat proses belajar-mengajar atau di rumah guru dan orang tua dapat menerapkannya,” kata Sutrisno kepada puluhan orang tua siswa yang mendengarkan penjelasannya di Kelas 3A, lantai 2 TK Bruder Melati.

Menurut psikologi yang bernaung di bawah Grahita Indonesia Kalbar ini, anak sama seperti orang dewasa. Mereka juga memiliki beban atau penderitaan. Untuk mengetahui penderitaan apa sehingga membuat yang bersangkutan stress maka mesti dilakukan test psikologi itu tadi.

Jika stress yang merupakan penderitaan bagi anak dibiarkan, maka ini akan berpengaruh dengan prestasi anak di sekolah. Lambat laun prestasinya akan menurun.

Dengan test ini juga diharapkan kelebihan dan kekurangan anak bisa diketahui. Jika ada kekurangan, maka mesti dilakukan terapi atau stimulan secara terus menerus. Sehingga lambat laun kelemahan itu bisa diperbaiki. “Dari kelemahan-kelemahan yang awalnya kecil itu, jika kita biarkan dan tumbuh terus maka akan berakibat fatal di masa datang,” ungkap Sutrisno.

Bukan rahasia umum jika banyak orang yang secara intelektual pintar, namun emosionalnya tidak. Akibatnya, ia akan jatuh. Banyak yang memiliki bakat, namun moralnya merosot. ”Misalnya sejumlah bupati atau pejabat yang berurusan dengan hukum, mereka orang pintar namun lemah di moral atau emosional. Akibatnya jatuh juga,” Sutrisno mencontohkan.

Sementara itu Theresia Dakan, menyambut baik upaya tersebut. Pihak sekolah akan mencoba memfasilitasi sehingga bisa digelar dan bermanfaat bagi anak didik. “Apa pun yang baik untuk perkembangan anak didik dan sekolah tentu saja kita akan dukung. Harapan kita tentu saja ini akan bermanfaat bagi anak didik kita,” ujarnya.□

*Edisi Cetak Borneo Tribune 5 November 2007

[ read the rest of this entry » ]

Sunday, November 4, 2007 |

Ambisi Gila Ahli Matematika

Oleh: Stefanus Akim

Menyebut kata matematika saja bagi sebagian orang adalah keruwetan atau kerutan dahi semakin banyak. Terbayang rumus dan angka-angka yang paling sederhana hingga rumit. Namun itu tidak akan kita temui pada buku ini.

Buku kecil seukuran buku saku ini memang tak memaparkan kepada kita bagaimana rumus matematika. Ia lebih banyak bercerita tentang dua ahli matematika yang bekerja dengan seperangkat superkomputer rakitan sendiri. Tujuannya hanya satu, memenuhi ambisi gila – begitu orang awam menyebutnya – untuk menemukan perluasan desimal pi (π).

Kedua matematikawan itu adalah Gregory Volfovich Chudnovsky dan mitra sekaligus abangnya yang mendesain konstruksi superkomputer, David Volfovich Chudnovsky. Mereka membangun superkomputer di dekat lantai teratas sebuah apartemen di sisi barat Manhattan, lingkungan dekat Universitas Columbia.

Kisah selanjutnya adalah bagaimana usaha kedua bersaudara ini ingin menemukan perluasan desimal pi, berapa banyak digit pi. Digit pi yang dalam aksara Yunani ditulis dengan ð, adalah rasio matematika paling terkenal, dan salah satu bilangan tertua yang dikenal umat manusia. Pi (π) adalah kira-kita 3,14 – jumlah kali sebuah diameter lingkaran akan bersesuaian dengan keliling lingkaran.

Kedua ilmuwan riset senior jurusan matematika di Universitas Columbia ini menikmati ikatan resmi dengan kampus tersebut. Mereka tak memiliki posisi tetap dan tak mengajar mahasiswa. ”Mereka sungguh para penemu tak berkawan, beroperasi di apartemen Gregory dalam gaya yang boleh saja kau sebut sebagai Russio-Yankee gaya lama,” tulis Richard Preston.

Untuk memenuhi ambisi gila menemukan perluasan desimal pi mereka membutuhkan biaya tak sedikit. Diantaranya untuk membeli seperangkat alat komputer atau pemeliharaan peralatan. Untungnya istri mereka memiliki pekerjaan tetap yang mampu menyokong ambisi gila itu.

Penulisnya, Richard Preston, masuk begitu dekat dengan kedua tokoh dalam tulisan ini. Ia menggambarkan keseharian, kebiasaan, bentuk fisik bahkan hal-hal ’gila’ yang dilakukan, ilmuwan kelahiran Kiev, Rusia.

Kisahnya selanjutnya bagaimana mereka berpacu menemukan 1 miliar digit pi. Bahkan mereka juga berpacu dengan peneliti lain di belahan dunia lain, saling melampaui dan saling berlomba.

Siapa sebenarnya Richard Preston, penulis buku ini. Ia mendapat gelar doktor di Universitas Princeton pada tahun 1983. sejak saat itu ia telah menulis tiga buah buku dan beberapa artikel untuk The New Yoker semuanya tentang topik sains.

***
Buku kecil ini sesungguhnya berisi empat bab dengan topik dan penulis berbeda pula. Tulisan pertama disajikan David Salsburg dengan judul, ”Seseorang Nyonya Mencecap Teh”. Igor Alexander dengan artikel berjudul, ”Memahami Informasi, Bit Demi Bit”. Sementara Steve Olson menulis artikel, ”Arah” dan terakhir tentu saja Gunung Pi artikel Richard Preston.

Semua penulis dalam buku ini adalah ahli di bidangnya. David Salsburg misalnya, ia adalah seorang profesor dan mantan peneliti senior di Pfizer, Inc dan kini sebagai konsultan lepas. Salsburg mendalami studi statistik. Tulisan ini adalah bab pertama dari bukunya, The Lady Tasting Tea, How Statistics Revolutionized Science in The Twentieth Century. Salsburg merunut kisah-kisah dramatis seputar meruahnya pengaruh pengaruh desain riset dalam sains dan bisnis modern. Ia mencoba menyadarkan bahwa kondisi ini barulah berusia kurang lebih seabad.

Sedangkan Igor Alexander yang menulis artikel, ”Memahami Informasi, Bit Demi Bit”, dalah seseorang yang diundang menulis untuk sebuah terbitan khusus Granta, sebuah buku antologi matematika: It Must Be Beautiful, Great Equation of Modern Science.

Sementara Steve Olson yang menulis artikel, ”Arah” adalah penulis buku Mapping Human History. Sebuah buku yang melakukan pendekatan ilmu pasti (biologi) pada sejarah manusia. Buku keduanya, Count Down, Six Kid Vie for Glory at the World’s Toughest Math Competition (2004).

Bisa dikatakan, buku kecil ini mengangkat sisi manusiawi dari matematika yang selama ini sudah menjadi anggapan umum membuat kening berkerut.□

Data Buku:
Judul Buku : Gunung Pi
Pengarang : Richard Preston
Penerbit : Banana Publisher
Cetakan 1 : Oktober 2005
Editor : Hikmat Darmawan
Ukuran : 179 halaman, 17 cm

*Edisi Cetak Borneo Tribune 4 November 2007

[ read the rest of this entry » ]

Saturday, November 3, 2007 |

Ellyas Berikan Materi di Brunei Darusallam

Oleh: Stefanus Akim

Penulis asal desa Sengkubang, Ellyas Suryani Soren diundang ke Brunai Darussalam. Ia bersama 11 orang tokoh yang terdiri dari penulis, budayawan dan sejarawan Kalimantan Barat diminta sebagai nara sumber di Pusat sejarah Brunai Darussalam pada seminar Sejarah Borneo Sampena, pada 3 hingga 6 Desember 2007 mendatang.

Ellyas yang juga mendapatkan gelar kehormatan sebagai Seri Budaye Astana dari Keraton Amantubillah Mempawah ini akan memberikan materi di Pusat Persidangan Antarbangsa Serakas Brunei Darussalam.

”Saya mendapatkan kepastian undangan selain dari surat yag dikirimkan juga konfirmasi telepon. Mudah-mudahan saya bisa memberikan materi dengan lancar dan baik,” kata Ellyas yang juga mantan pegawai negeri sipil di Kantor Informasi Arsip dan Perpustakaan Daerah (IAPD) Kabupaten Pontianak.

Pengarang sejumlah buku tentang budaya dan kerajaan di Kabupaten Pontianak ini menuturkan, ia akan menyampaikan kertas kerja berjudul “Gusti Jamiril bergelar Panembahan Adijaya Mempertahankan Kerajaan Mempawah dari Kekuasaan Penjajahan Belanda (1761-1787)”.

Selama ini, Ellyas yang lahir di desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak memang sering sekali diundang ke negara tetangga, Malaysia dan Brunei Darussalam untuk memberikan materi budaya atau sejarah. Meskipun sudah tidak muda lagi, namun ia tetap enerjik dan terus berkarya. Kemarin ketika saya telepon, Ellyas menegaskan dirinya siap berangkat dan memberikan materi. ”Segala sesuatunya sudah saya siapkan, semoga tak ada kendala berarti,” kata dia di ujung pesawat telepon.

Meskipun sudah tidak muda lagi, ia masih produktif menulis. Selama ini setidaknya sudah ada tujuh buah buku yang dihasilkan Ellyas. Ia kini menyelesaikan antologi puisi miliknya yang berjudul Lelaki Pulang Kampung. Sementara buku yang berjudul Sejarah Desa Sengkubang sudah dicetak Kantor IAPD Kabupaten Pontianak namun hanya 100 buah saja.

Selain Ellyas, narasumber lainnya antara lain Raden H Farid Mohsin Panji Anom, SH (Ketua Team) memaparkan tentang ”Jejak Langkah Raja Tengah Merajut Pertalian Keluarga Kesultanan Brunai-Sambas”. Kemudian Drs Hei Abang Zahry Abdullah Al-Ambawi mengetengahkan ”Asal Usul Gelar Dinasti Abang”, Drs Ade Djamadin Achyan dengan kertas kerja ”Perjuangan Pangeran Kuning Menentang Penjajahan Belanda dan Dakwah Islamiyah Tuan Syahbudin dari Brunai ke Kerajaan Sintang”. Dr. Ir. Pangeran Ratu Mardan Adijaya Kesuma Ibrahim juga memberikan materi yang bertema ”Primodialisme dan Peranan Istana di Kalimantan Barat”.

Sejumlah nama juga akan memberikan materi. Diantranya: Anang Maulana S.Ag dengan materinya”Masa Pemerintahan Inggris-Belanda di Borneo Barat”. Abang Adi Subrata memberikan materi, ”Sanggau dan Brunai Meniti Sejarah Merajut Hubungan Persahabatan”. Kemudian Ir Raden Muhammad Hamzah dengan materi ”Kelengkapan Tarikh-Tarikh Sultan Sambas dan Hubungan dengan Kesultanan Sambas”, Raden HM Ikhsan Danu Perdana memaparkan pula ”Legenda Putri Junjung Buih di Bukit Kujau Sepauk Sintang”. Sementara Abang Iwan Trikali memaparkan “Pengembangan Keraton Nusantara”. Darmansyah SE akan memberikan materi ”Kerajaan Silat Hilir Turunan Demang Nutup”.□

*Edisi Cetak Borneo Tribune 3 November 2007

[ read the rest of this entry » ]

Friday, November 2, 2007 |