Say No to ‘Amplop’

Untuk menjaga independensi seorang jurnalis, maka ia harus tak mudah menerima sogokan. Termasuklah amplop. Bagaimana menanggulangi kiat tersebut? Borneo Tribune, sebuah koran yang akan terbit di Pontianak, Kalimantan Barat membuat rambu-rambu untuk para wartawan, redaktur hingga institusi korannya.

Koran ini didirikan dengan tiga dasar, yaitu idealisme, keberagaman dan kebersamaan. Untuk menentukan tiga pilar ini saja, para pendiri yang terdiri dari H Nur Iskandar, Yusriadi, A Aleksander, Tanto Yakobus, Hairul Mikrad yang juga merupakan ‘wisudawan’ Harian Equator harus berdiskusi panjang.

Yusriadi yang doktor Linguistik jebolan Universitas Kebangsaan Malaysia bahkan mengundang beberapa rekannya, termasuklah Dedy Afsar, dari Balai Bahasa. Belakangan setelah Safitri Rayuni dan saya bergabung motto tersebut lebih dimatangkan dengan diskusio panjang dan rutin. Tak hanya di kantor, namun juga di tempat-tempat santai seperti warung kopi, cafe, warung nasi goreng atau rumah makan. Tak hanya siang hari namun hingga ayam jantan berkokok teman-teman masih asik saja mendiskusikannya.

Kehadiran Bang Ukan Tarmizi, Atika Ramadhani, Syam, Zul HZ, Zul MS dan lain-lain di divisi pracetak, iklan dan ilustrasi semakin membuat diskusi semakin hangat dan alot. Belakangan saya diminta menyusun AD-ART Wartawan Harian Borneo Tribune. Maka mulailah kerja keras itu dilakukan. Dengan mengkompilasi kode etik jurnalistik AJI, PWI, KEWI dan lain-lain maka jadilah AD/ART Harian Borneo Tribune yang lebih mirip sebagai kode etik.

Pada pembukaan disebutkan, kemerdekaan berpendapat, berekspresi, adalah hak asasi yang dilindungi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers merupakan sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Wartawan Harian Borneo Tribune harus menyadari kepentingan bangsa, tanggung jaswab sosial, idealisme, keberagaman masyarakat, kebersamaan dan norma-norma agama, kesusilaan dan moral.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, wartawan HBT menghormati hak asasi setiap orang, karena itu BT dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan HBT memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, HBT menetapkan dan menaati Kode Etik serta hak-hak dan kewajiban wartawan.

Disebutkan juga Wartawan Harian Borneo Tribune bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Mengedepankan idealisme dan menghormati keberagaman serta menghormati kode etik jurnalistik, Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) dan norma-norma yang hidup di masyarakat. Wartawan Harian Borneo Tribune menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
Tidak menyalahgunakan profesi kewartawanan, tidak menerima suap. Serta tidak menyalahgunakan identitas kantor, baik untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok.

AD/ART tersebut memuat 15 pasal pokok. Dewan Redaksi yang terdiri dari Pimred dan para Redaktur berhak membuat aturan selama tidak bertentangan dengan aturan di atasnya.
“Kita akan memerangi wartawan suap. Termasuk amplop dan akan menjaga terus komitmen ini,” tegas Nur Iskandar, di depan William Chang.

Pastor Fransiskan dari Ordo Capucin yang jago menulis artikel dan opini ini mengangguk-angguk setuju. “Saya salut dengan kalian, salut dengan kerja keras dan tekad. Saya yakin ini bisa sukses,” harap peraih Doktor di Universitas Gregorian Roma.

Eriyanto, kontributor Sindikasi Pantau dalam artikelnya yang berjudul Buruk Amplop, Fasilitas Diubah, menyebutkan, jika disederhanakan, ada beberapa pola wartawan amplop, terutama ditilik dari sisi modus operandinya, yakni yang aktif berburu amplop dan yang pasif. Untuk jenis kedua, mereka tak mengharapkan dapat amplop, tapi kalau ada .... ya diterima. Yang aktif, mereka datang ke suatu acara -diundang atau tidak diundang- kalau perlu meminta atau bahkan sedikit memaksa agar dapat amplop.

Mereka juga aktif membuat acara, perkumpulan, kalau perlu organisasi wartawan agar lebih mudah mengorganisasi uang amplop. Tak sedikit wartawan amplop yang menggunakan pola pemerasan, macam menghubungi narasumber, bukan untuk dimintai konfirmasinya, melainkan mengancam akan membeberkan keterlibatan si narasumber dalam suatu kasus. Wartawan amplop sering kali dihubungkan dengan penghasilan pas-pasan di perusahaan penerbitan tempatnya bekerja. Lantaran bergaji rendah, amplop bukan lagi sebagai penghasilan tambahan, melainkan sumber utama. Ada bahkan wartawan tak bergaji, hanya dibekali kartu pers, sehingga amplop menjadi tujuan utama. Kondisi macam itulah yang membuat banyak wartawan lain yang tak terimbas "kultur amplop" mengeluhkan ulah para wartawan bodrex tadi lantaran tindakan mereka itu membuat profesi wartawan menjadi cemar. Ia juga memaparkan metodologi survey yang dilakukan.

Sebagai sample survey ditujukan untuk berbagai media terbitan Jakarta, dipilih 20 media, dengan mempertimbangkan tingkat pembaca atau pemirsa tertinggi. Dasar datanya dari lembaga AC Nielsen. Media terpilih meliputi suratkabar harian (10 buah), majalah berita (empat buah), dotcom (dua buah), dan televisi (empat buah). Radio tak disertakan dalam survei ini karena AC Nielsen tak memperingkat program berita radio (peringkat hanya stasiun radio secara keseluruhan). Keduapuluh media itu adalah: Berita Kota, Bisnis Indonesia, Harian Terbit, Kompas, Media Indonesia, Pos Kota, Rakyat Merdeka, Republika, Sinar Pagi, Suara Pembaruan, Forum Keadilan, Gamma, Gatra, Tempo, Detik.com, Satunet.com, Anteve, RCTI, SCTV, dan TPI. Wawancara dilakukan secara langsung tatap muka, sejak 20 Januari hingga 2 Februari 2002. Dari 300 responden, 240 orang berhasil diwawancarai: 67,3 persen reporter dan fotografer; sisanya, redaktur dan redaktur pelaksana.

Meskipun baru akan terbit pada 19 Mei nanti, namun Borneo Tribune sudah mencoba memerangi momok yang menakutkan bagi narasumber. Selama ini di Kalbar ada narasumber pejabat yang bersembunyi jika melihat ada oknum wartawan tertentu datang. Mereka takut kedatangan sang oknum sebagai beban, sebab harus keluar beberapa lembar uang untuk menjaga tali silaturahmi. Meskipun demikian tentu saja masih banyak yang menolak amplop agar tak terpengaruh independensinya dalam menulis berita.*