Kuala Mandor B Akankan Lebih Baik

Oleh: Stefanus Akim

Disahkannya Kabupaten Kubu Raya menjadi kabupaten baru, Selasa (17/7) tentu saja menjadi harapan baru bagi kecamatan Kuala Mandor B. Selama ini kecamatan ini seakan menjadi ‘anak tiri’ bagi kabupaten Pontianak. Lihat saja sekolah setingkat SMA baru tahun ini berdiri dan dipusatkan di Kuala Mandor.

SMP negeri untuk kecamatan Kuala Mandor B juga sama memprihatinkannya. SMP negeri pertama terletak di Parit Cahaya Utara dibangun beberapa tahun silam. Belakangan dibangun SMP di Desa Sungai Enau yang kini memasuki tahun kedua dan SMP di Retok yang tahun ini terima murid baru namun gedungnya belum dibangun. Selama ini peran SMP swasta yang dikelola oleh warga setempat yang peduli dengan modal pas-pasan sangat besar. Diantaranya SMP Titi Raya di Retok, SMP Putera Budi Mas di Ampaning dan SMP Sriwijaya di Parit Sriwijaya.

Sehingga untuk melanjutkan sekolah banyak anak-anak yang harus ke Pontianak yang fasilitasnya lebih memadai. Namun tentu saja dana menjadi kendala.

Infrastruktur jalan juga sama. Masih jalan tanah, antar kampung satu dengan kampung lain tak ada jalan darat. Jika ingin berhubungan mesti menggunakan kendaraan air. Mulai dari sampan, speed boat hingga motor air. Jika pun ada maka jalan tanah dan paling banter hanya rabat beton.

Sekolah Dasar juga masih banyak bangunannya yang rusak bahkan roboh. Maret 2007, SD Inpres No 11 Ampaning yang ketiban sial. Bangunan yang dibangun sejak tahun 1979 itu roboh dan rata dengan tanah. Untungnya saat itu sudah sore dan proses belajar-mengajar sedang tidak dilakukan. Salah seorang guru, Herman, seperti sudah punya firasat. Hari sebelumnya ia dengan dibantu murid-murid laki-laki yang besar mengangkut bangku yang masih mungkin digunakan. Benar saja, sehari sesudahnya bangunan itu roboh dan mengagetkan orang sekampung.

Jalan agak memadai baru sampai di desa Mega Timur yang notabene ibukota kecamatan. Selebihnya dari Pontianak atau sebaliknya masih jalan tanah. Jika hujan, becek dan tak dapat dilalui. Jika musim kemarau maka penuh debu.

Pertanyaannya miskinkah Kecamatan Kuala Mandor B? Saat ini mungkin ia. Sebab tak ada lagi hasil hutan yang sangat memadai. Namun jika dilirik tahun 1970-an ratusan triliun uang hasil kekayaan alam mungkin mengalir ke Jakarta. Saat itu belasan perusahaan kayu mengobok-obok hutan di Kuala Mandor B. Masyarakat tak mendapatkan apa-apa, paling-paling sebagai tukang tebang kayu dan setelah hutan habis dijarah meninggalkan kemiskinan.

Saat ini masyarakat mengusahakan pertanian berupa padi, sayur-mayur, keladi, jagung dan lainnya. Sektor perkebunan didominasi kebun karet, sebagian kecil kelapa. Sektor perikanan umumnya udang dan arwana didominasi oleh pengusaha-pengusaha kaya dari kota. Masyarakat mengusahakan peternakan skala kecil. Warga Muslim umumnya mengusahakan sapi dan kambing. Sementara yang Kristen selain keduanya juga mengusahakan babi.

”Kita kurang dilibatkan dalam pengambilan kebijakan. Seakan pembangunan dilakukan top down dari atas ke bawah. Sementara usulan hampir tak ada ruang,” kata Adrianus, Kepala Dusun Ampaning belum lama ini.

Ia mencontohkan jalan setapak antara Desa Retok dan Dusun Ampaning sudah ada sejak puluhan tahun silam. Masyarakatnya membuka jalan, menggali parit bahkan pemilik tanah yang dilewati merelakan kebun karet ditebang dan tanahnya diambil untuk dibangun jalan. Namun apa lacur, kini pemerintah membuat jalan dengan format baru yang menggunakan peta dan skema mereka.

Apa keinginan masyarakat? “Kami butuh pendampingan pertanian dan bibit karet unggul serta ternak,” kata Blasius Daeki, warga Ampaning saat ditanya apa harapannya dengan pemerintah.

Sejumlah tokoh adat, pemuda dan tokoh pemuda desa seminggu lalu mengadakan diskusi informal dan sederhana dan berbincang soal Kecamatan Kuala Mandor B kedepan. Mereka adalah Fransiskus Ajong, Sahadin, Atis, Amat, Imus, Jungki, Adrianus AT, Tibi, Bayok, Agustinus Akin, pak Sukinah, Blasius Daeki serta masih banyak yang lain. Salah satu kesimpulannya bahwa pemerintah mesti lebih memperhatikan Kecamatan Kuala Mandor B. Utamanya masyarakat adat Retok dan Ampaning, jangan sampai terjadi marjinalisasi. Pemerintah mesti tahu keunggulan daerah masing-masing dan sektor mana saja yang mesti dibangun. Jangan terulang pembangunan infrastruktur menumpuk di kota sementara desa ditinggalkan.

Kini setelah Kabupaten Kubu Raya terbentuk dan Kuala Mandor B masuk di dalamnya, akankan nasib daerah ini masih seperti dahulu kala. Jawabnya tentu saja tergantung kebijakan pemerintah daerah yang baru. □

*Diterbitkan Borneo Tribune, 22 Juli 2007